Dekorasi Politik Bernama Seni

JELAJAH NUSANTARA — Ada kalimat yang terdengar getir sekaligus menohok. “Pemerintah sekarang bukan fasilitator, tapi apoteker. Mereka membagikan anggaran seperti obat, tapi tidak peduli pada diagnosa kebutuhan seniman.”

Itu bukan kelakar. Itu ungkapan kesal Heri Lentho, seniman dan budayawan senior Jawa Timur. Ia mengucapkannya dalam sebuah diskusi terbuka di Surabaya.

Bayangkan: wajah kebudayaan Jawa Timur hari ini, kata Heri, bukan lagi digambar oleh para seniman. Bukan pula oleh para budayawan. Melainkan oleh event organizer.

EO.
Sebuah entitas yang lahir untuk menghubungkan vendor. Untuk mengurus panggung, sound system, spanduk, rundown. Bukan untuk menggali makna, bukan untuk menyusun visi kebudayaan.

Namun di tangan EO itulah wajah kebudayaan sekarang dipercayakan.

Heri menyebut ekosistem seni budaya Jawa Timur dalam kondisi darurat. Ia tidak sedang berlebihan. Baginya, distribusi anggaran kesenian lebih mirip transaksi politik ketimbang strategi peradaban.

Dana, kata dia, bukan mengalir ke lembaga seni yang berakar panjang, bukan pula ke seniman dengan rekam jejak kuat. Melainkan ke EO yang dekat dengan kekuasaan.

Dan yang lebih menyakitkan: tidak ada lagi ruang musyawarah seniman. Tidak ada forum terbuka. Tidak ada proses kuratorial. Semua diputuskan sepihak. Semua serba instan.

Bandingkan dengan Banyuwangi. Kabupaten di ujung timur Jawa itu justru punya model tata kelola partisipatif. Ada Dewan Kesenian yang benar-benar berfungsi. Mereka jadi filter. Jadi pengusul program. Pemerintah cukup mendengar.

Atau Yogyakarta. Kota budaya itu punya Dewan Kebudayaan yang strukturnya jelas: ada fungsi rekomendatif, ada fungsi kuratorial. Pemerintah tidak bisa semena-mena.

Jawa Timur? Nihil.
Yang ada hanya seremonial. Festival tahunan. Acaranya meriah, fotonya indah, tapi kosong makna.

Padahal, kata Heri, kebudayaan seharusnya responsif. Misalnya soal tawuran remaja yang makin sering. Atau tren ngopi massal yang sedang mewabah. Semua itu adalah fenomena sosial. Seharusnya dijawab dengan ekspresi budaya. Dengan teater, musik, atau seni rupa.

Bukan sekadar festival lampu dan panggung.

Heri menutup pernyataannya dengan seruan keras: reformasi total kebijakan seni budaya Jawa Timur. Kalau tidak, seni hanya akan jadi dekorasi politik.

Indah di luar. Kosong di dalam.

Apakah pemerintah Jawa Timur akan mendengar? Ataukah suara Heri hanya akan lenyap seperti tepuk tangan di panggung, yang habis begitu sorotan lampu padam?

Editor : Redaksi