Kerusuhan yang terjadi di Surabaya, 29 Agustus 2025.
JELAJAH NUSANTARA - Unjuk rasa di berbagai kota belakangan ini seakan menjadi panggung dari akumulasi kekecewaan publik. Bukan sekadar protes atas kebijakan yang dinilai menyengsarakan, melainkan juga kemarahan terhadap para pejabat yang kerap merespons dengan pernyataan tanpa empati.
Fenomena ini mengingatkan pada sebuah istilah tua yang mulai bergema lagi: kakistokrasi.
Istilah yang terdengar asing di telinga banyak orang ini sejatinya telah ada sejak abad ke-17. Dari bahasa Yunani, kakistos berarti “yang terburuk” dan kratos berarti “kekuasaan.” Maka, kakistokrasi secara harfiah bermakna pemerintahan oleh orang-orang yang paling buruk.
Dari Mimbar Gereja ke Arena Politik
Ronel Rensburg dalam State Capture and the Demise of Bell Pottinger mencatat, istilah kakistokrasi pertama kali muncul sekitar 1600-an, disampaikan dalam sebuah khotbah di St. Maries. Dua abad kemudian, pengarang Inggris Thomas Love Peacock memperkenalkannya lewat novel The Misfortunes of Elphin (1829).
Bagi para pengguna awal istilah ini, kakistokrasi adalah kebalikan dari aristokrasi. Jika aristokrasi menjunjung pemerintahan oleh mereka yang unggul dalam keterampilan, ilmu, dan moralitas, maka kakistokrasi adalah kebalikannya: kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak cakap, tidak berpengetahuan, dan tidak berbudi.
Kecemasan Para Intelektual
Penyair Amerika James Russel Lowell pernah menuliskan keresahannya pada 1876. Ia menyebut kakistokrasi sebagai bentuk kemerosotan moral, tanda bahaya ketika demokrasi justru melahirkan pemerintahan untuk kepentingan elite dengan mengorbankan rakyat.
Tak hanya di Amerika. Penulis Inggris John Martineau, lewat catatan perjalanannya di Australia, juga menggambarkan buruknya kualitas politisi dan pelayanan publik pada abad ke-19. Ia menilai kondisi itu sebagai cermin nyata dari sebuah kakistokrasi.
Dari Korupsi ke Kekacauan Politik
Pada abad ke-20, istilah kakistokrasi mulai dipakai untuk menuding rezim korup. Majalah Time pada 1944 menggunakannya saat mengkritik mesin politik Partai Demokrat di New Jersey. Era Ronald Reagan hingga pemerintahan Barack Obama juga tak lepas dari sindiran dengan label serupa.
Di Rusia, istilah ini bahkan dipakai untuk menggambarkan campuran mematikan antara oligarki serakah, mafia terorganisir, dan negara yang gagal di era Boris Yeltsin.
Trump dan Kebangkitan Istilah Lama
Kemenangan Donald Trump dalam pemilu 2016 membuat istilah ini bangkit kembali. Norman J. Ornstein, ilmuwan politik Amerika, mendokumentasikan bagaimana skandal demi skandal di Gedung Putih membuat kakistokrasi menjadi istilah yang paling tepat untuk menggambarkan pemerintahan Trump.
Contohnya, penunjukan Taylor Weyeneth, pemuda 23 tahun tanpa pengalaman berarti, sebagai pejabat tinggi di Kantor Kebijakan Pengendalian Narkoba Nasional. Satu-satunya “modal” Weyeneth hanyalah pengalaman bekerja di tim kampanye Trump.
Kasus ini bukan sekadar cerita unik, melainkan potret nyata bagaimana jabatan strategis bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak kompeten, hanya karena kedekatan politik.
Kakistokrasi Hari Ini
Kini, kakistokrasi tak lagi dimonopoli oleh satu kutub politik tertentu. Ia bisa hadir di mana saja, kapan saja. Polanya serupa: kompetensi diabaikan, etika disingkirkan, dan jabatan dibagi sebagai hadiah bagi loyalis.
Seperti yang ditulis André Spicer di The Guardian, kakistokrasi adalah kecemasan lama yang terus berulang: kekacauan muncul ketika “yang terburuk” mengambil alih.
Dan pertanyaan yang selalu tersisa: apakah masyarakat sedang hidup dalam pemerintahan yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat atau justru dalam kakistokrasi, pemerintahan oleh mereka yang paling tidak layak?
Sumber: Historia
Editor : Redaksi