Sejarah yang Mau Dihapus

JELAJAH NUSANTARA - Lembaran kelam sejarah bangsa kembali terusik. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 mencuat lagi ke ruang publik. Pemantiknya: pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Dalam sebuah siniar, Fadli menyebut kasus itu sebatas rumor, belum terbukti secara hukum. Pernyataan yang seketika menuai gelombang kritik. Bukan hanya dari aktivis dan sejarawan, tetapi juga dari mereka yang selama dua dekade lebih menyimpan empati bagi para korban.

“Tentu pernyataan Fadli Zon yang menyebut kekerasan seksual dan pemerkosaan hanya rumor adalah ahistoris. Lembaga Komnas Perempuan berdiri pada Oktober 1998 justru sebagai pengakuan negara bahwa peristiwa itu nyata adanya. Jika tidak ada kekerasan seksual dan pemerkosaan, Komnas Perempuan tidak akan pernah dilahirkan,” ujar Insan Praditya Anugrah, pengamat politik dan peneliti sejarah kontemporer, kepada Historia.ID.

Fakta yang Terlupakan

Komnas Perempuan mengutip laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden BJ Habibie. Temuannya jelas: kekerasan seksual terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Ada 52 korban pemerkosaan yang diverifikasi, dengan ragam bentuk bukti dan kesaksian. Total kasus mencapai 85, meliputi pemerkosaan, penganiayaan seksual, hingga pelecehan.

Bahkan, banyak di antaranya berupa gang rape—pemerkosaan ramai-ramai yang dilakukan bergantian, di hadapan orang lain. Sebuah fakta kejam yang menempatkan perempuan sebagai objek penaklukan simbolis.

“Seperti yang kerap terjadi dalam perang, perempuan dijadikan target penaklukan. Bukan hanya negara yang bersalah, tetapi juga masyarakat patriarkal yang membiarkan perempuan dipandang sekadar objek,” tegas Insan.

Dari korban yang tercatat hingga Juli 1998, 20 di antaranya meninggal dunia. Kesaksian menyebut banyak jasad perempuan korban perkosaan tergeletak di jalan pada 14 Mei. Sementara penyintas yang masih hidup, sebagian besar memutuskan bungkam atau pergi meninggalkan Indonesia.

Luka yang Membekas

Data Komnas Perempuan hingga 3 Juli 1998 mencatat 168 korban kekerasan seksual, mayoritas perempuan Tionghoa. Namun, angka itu diyakini jauh dari kenyataan. Banyak korban memilih diam, sebagian lain mengungsi ke luar negeri dengan identitas baru.

Kekejaman itu bahkan masih dikenang lewat tragedi pembunuhan Ita Martadinata, korban yang hendak bersaksi di PBB. Ia ditemukan tewas dengan alat kelamin tertancap benda tumpul. Sebuah pesan keji yang hendak menghapus kebenaran dengan teror.

Mengingat untuk Tidak Mengulangi

Bagi Insan, kekerasan seksual Mei 1998 adalah puncak dari ketegangan sosial yang berlapis: krisis ekonomi, kecemburuan kelas, hingga stigma etnis Tionghoa sebagai penopang rezim Orde Baru. Amarah massa yang tak terkendali menyalurkan dendam kepada tubuh perempuan.

Namun, mengingat luka itu bukan berarti membuka kembali trauma. Justru sebaliknya: agar bangsa ini tak terjebak dalam pengingkaran sejarah.

“Tidak ada bangsa besar yang maju dengan menyembunyikan sejarahnya. Eropa bisa berkembang karena berani mengakui era kegelapan dari diskriminasi Yahudi hingga penyelewengan dogma agama. Australia pun menjadi relatif makmur karena berani mengakui kolonialisme sebagai bagian dari sejarahnya,” kata Insan.

Ketidakjujuran historiografis, sambungnya, hanya membuat bangsa ini gagal belajar. Dan kegagalan belajar, berarti membuka jalan bagi tragedi serupa untuk terulang.

Luka Mei 1998 memang belum sembuh. Tetapi, melupakannya bukanlah obat. Justru dengan mengakui dan belajar dari sejarah, bangsa ini bisa mencegah agar sejarah kelam itu tidak lagi terulang di masa depan.

 

Sumber: Historia

Editor : Redaksi