JELAJAH NUSANTARA – Dari kejauhan, deretan perahu tampak berayun tenang di pesisir utara Jawa Timur. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan gelombang keresahan nelayan Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Mereka yang selama ini menjadi ujung tombak ekonomi maritim lokal, justru harus menelan getirnya sistem yang tak berpihak di kampung sendiri.
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palang, yang seharusnya menjadi pusat denyut ekonomi nelayan, kini sepi aktivitas. Ironisnya, para nelayan Palang justru lebih memilih TPI Brondong di Kabupaten Lamongan untuk membongkar hasil laut mereka. Sebuah pilihan yang mencerminkan kondisi akut: ketika sistem daerah sendiri justru menyingkirkan mereka yang menopang.
Baca juga: FOTO: Tarian Sirip Hiu di Tengah Ombak Perdagangan
Sistem yang Membuat Nelayan Jadi Penunggu
Salah satu nelayan, Irwan Wahyudi, mengaku tak tahan dengan sistem pembayaran TPI Palang yang membuat nelayan menjadi semacam “penunggu takdir.” Uang hasil tangkapan baru cair setelah ikan terjual. “Kita ini bukan hanya cari makan sendiri. Ada anak buah kapal, ada keluarga. Nunggu itu artinya kelaparan buat banyak orang,” ujar Irwan.
Bandingkan dengan TPI Brondong, yang langsung membayar nelayan begitu ikan ditimbang. Tak perlu menunggu, tak ada tarik-ulur harga. Sistem yang adil dan efisien ini membuat para nelayan Palang justru memilih menggantungkan hidup mereka ke luar wilayahnya.
Kontribusi Besar, Tapi Ditinggalkan
Tak hanya sebagai pekerja keras di laut, para nelayan ini juga penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak kecil. Tapi hak mereka atas pelayanan publik yang layak justru terabaikan. Fasilitas TPI Palang terbengkalai, pengelolaan tidak optimal, dan perhatian dari pemerintah terkesan setengah hati.
Kepala Desa Palang, As’ad, mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen nelayan desa kini bergantung pada TPI Brondong. “Kegiatan pelelangan di TPI Palang sudah sangat menurun. Fasilitas tidak mendukung, nelayan jadi berpaling,” ujarnya.
Efek Domino bagi Pekerja Perempuan
Baca juga: FOTO: Belanja Online Makin Praktis, Tapi Sampah Plastik Mengintai
Keterpurukan TPI Palang membawa dampak luas. Ibu-ibu yang biasa menyortir ikan di sekitar TPI pun kehilangan pekerjaan. Padahal, dalam satu kapal saja, bisa dibutuhkan puluhan tenaga sortir. Kini, mereka hanya bisa menatap kosong tempat yang dulunya menjadi sumber nafkah.
Janji yang Mengambang di Dermaga Karangagung
Di desa tetangga, Karangagung, masalahnya tak kalah pelik. Proyek pengerukan senilai Rp1,4 miliar telah selesai dikerjakan oleh CV Bumi Konstruksi pada 2024. Tapi manfaatnya belum terasa. Dermaga tak cukup menjorok ke laut, kapal tetap sulit sandar, terlebih saat air surut.
“Dulu dijanjikan pengerukan akan membantu, tapi sampai sekarang kami masih kesulitan,” keluh salah satu nelayan. Mereka meminta pemerintah kembali turun tangan, sebelum proyek itu benar-benar menjadi simbol ketidakefektifan belaka.
Respons yang Tak Menyentuh Akar
Baca juga: Keserakahan dan Penyesalan: Malin Kundang dalam Perspektif Baru
Ketika Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban diminta merespons, Kepala Dinas Eko Julianto hanya menjawab singkat: “Masih kami evaluasi.” Ia menjanjikan koordinasi lebih lanjut, namun belum memiliki data konkret soal kontribusi PAD dari sektor nelayan Palang dan Karangagung.
Kapan Negara Benar-Benar Hadir?
Nelayan adalah potret rakyat yang paling dekat dengan alam dan paling rentan pada ketimpangan. Mereka tak butuh banyak, hanya sistem yang adil dan fasilitas yang layak. Tapi jika suara mereka terus terpinggirkan, apakah pantas negeri ini mengklaim berpihak pada rakyat kecil?
Desiran ombak di Palang dan Karangagung terus membawa tanya: sampai kapan mereka harus menunggu di laut yang makin berat, dan di darat yang makin asing?
Editor : Redaksi